Kultwit Remisi Koruptor untuk Menteri Yasonna

by
March 26th, 2015 at 10:15 am

CiriCara.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, akhir-akhir ini jadi perbincangan hangat, setelah melansir wacana melonggarkan pemberian remisi bagi terpidana kasus korupsi. Wacana itu, mendapat reaksi keras, dan dianggap melemahkan pemberantasan korupsi. Padahal selama ini, pengetatan remisi bagi koruptor, dianggap bagian dari efek jera, agar tak banyak orang yang coba-coba melakukan tindakan lancung ‘mencuri’ uang rakyat.

yasonna

Yasonna – Ist

Publik pun menganggap, Menteri Hukum, Yasonna Laoly lupa, akan kisah yang dialami Patrialis Akbar, saat menjadi Menteri Hukum dan HAM di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketika itu Patrialis mengeluarkan pengajuan grasi bagi Syaukani KR, mantan Bupati Kutai Timur yang terlilit kasus korupsi. Sontak, grasi bagi Syaukani mendapat reaksi keras dari publik, terutama dari para penggiat anti korupsi. Mereka menganggap Patrialis pro koruptor, dan anti pemberantasan korupsi. Patrialis pun dikecam dimana-mana.

Kini, Menteri Yasonna, akan melonggarkan pemberian remisi atau korting hukuman bagi terpidana kasus korupsi, yang sebelumnya diketatkan. Sama seperti Patrialis, Menteri Yasonna pun menuai hujan kritik dan kecaman. Tapi kabarnya, Menteri Yasonna bergeming tetap akan melanjutkan rencananya itu.

Via Twitter, Guru Besar Riset Ilmu Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI), Syamsuddin Haris, merasa ikut terpanggil mengomentari rencana Menteri Yasonna itu. Melalui akun Twitternya @sy_haris, sang Profesor mengunggah beberapa komentarnya semacam kultwit pendek. Ia mengkritik keras rencana Menteri Yasonna memberi remisi bagi koruptor.

“Ketika tindak kriminalisasi thdp KPK belum usai, Menhukham mau memberi bonus remisi utk para koruptor. Welehweleh. Ke mana Jokowi?”cuit sang Profesor via akun Twitternya @sy_haris.

Bagi sang Profesor, rencana Menteri Hukum Yasonna Laoly itu salah dan keliru. Baginya, pengetatan remisi bagi koruptor sudah benar. Sebab kejahatan korupsi, mempunyai daya rusak yang luar biasa bagi sebuah bangsa. Sebuah bangsa bisa bangkrut, karena marajalelanya korupsi.

“Orientasi kerja para menteri, termasuk Menhukham Yasonna Laoly, mestinya memperbaiki yang salah & keliru, bukan mengubah yang sudah benar,”kicau Syamsuddin.

Ditegaskan Syamsuddin, bahwa demokrasi di Indonesiaa tidak akan lebih baik jika penegakan supremasi hukum hanya berhenti sebagai gincu pemerah bibir para elite politik. Menurutnya, tak bisa menyamakan tindakan pidana korupsi dengan perbuatan pidana, semisal maling ayam. Korupsi adalah extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa.

“Jika korupsi dianggap sbg kejahatan luar biasa, mestinya konsep pembinaannya tidak sama dgn narapidana umum sprt maling ayam & pencuri motor,”tulis Syamsuddin lewat akun twitternya.

Penulis: Agus Supriyatna

Comment di sini