Apa itu Gratifikasi Seks?

by
May 28th, 2015 at 9:55 am

CiriCara.com – Kasus artis AA yang diduga terlibat dalam praktik prostitusi online, memang cukup menyentak publik. Kasus ini pun jadi sorotan media. Dan, kasus itu, ramai dibicarakan dimana-mana.

Namun yang cukup mengagetkan dari kasus itu adalah tentang para pelanggan yang memakai jasa mereka untuk berkencan. Seperti diberitakan, tarif artis AA, bisa mencapai 80 juta untuk sekali kencan dengan durasi 3 jam. Tentu itu harga yang tak murah. Hanya orang-orang berkantung tebal yang bisa membooking sang artis.

psk, pelacuran,

Ist

Pelanggan berkantung tebal, biasanya selalu diidentikan dengan pengusaha. Tapi dalam kasus artis AA, disebut juga bahwa para pelanggannya tak hanya pengusaha, tapi juga pejabat. Nah, ini yang menarik. Karena kalau menilik gaji bulanan pejabat, rasanya terlalu sayang bila menghabiskan 80 juta hanya untuk kencan tiga jam. Itu dengan catatan, semata memakai uang gaji. Namun, bila memakai ‘uang panas’, misalnya uang komisi atau fee proyek, tentu itu bukan persoalan. Publik pun langsung menduga, pejabat yang berkencan dengan artis bertarif mahal, pasti memakai ‘uang panas’, hasil dari korupsi atau kegiatan ilegal.

Uchok Sky Khadafi, Direktur Center for Budgeting Analisys, yang saya wawancarai, mengatakan boleh jadi dana atau uang yang dipakai pejabat untuk berkencan dengan artis, bukan uang halal, tapi uang dari hasil kongkalikong. Atau, kata Uchok, kencan dengan pekerja seks kelas atas merupakan bagian dari gratifikasi seks.

Terkait gratifikasi itu sendiri, UU memang mengaturnya. Regulasi yang mengatur tentang gratifikasi sex adalah Undang-Undang Nomor Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor. Dalam UU Tipikor, diatur tentang gratifikasi. Gratifikasi adalah sebuah hadiah, atau pemberian kepada pejabat negara atau aparat penegak hukum yang bisa mempengaruhi penyelenggara negara yang menerimanya, sehingga mereka menyimpangkan wewenangnya.

Bentuknya macam-macam, ada yang berupa uang, atau barang. Nah, soal hadiah layanan seks, memang tak diatur dalam UU tersebut. Tapi, kalau mengutip pandangan pakar hukum pidana Universitas Indonesia Akhiar Salmi, segala jenis pemberian yang dikategorikan gratifikasi yang bisa mempengaruhi penyelenggara negara dapat dipidana.

Pengaturan gratifikasi sendiri diatur dengan jelas dalam UU Tipikor, khususnya dalam Pasal 12B. Menurut Akhiar, definisi gratifikasi dapat ditafsirkan secara luas. Pemberian jasa layanan seks kepada penyelenggara dapat dijerat, sepanjang itu diberikan untuk mempengaruhi kewenangan si pejabat dalam sebuah urusan penyelenggara negara, misalnya dalam pengaturan sebuah tender proyek.

Jadi menurut Akhiar, semua pemberian, entah itu barang, uang atau jasa layanan seks kepada penyelenggara negara yang tujuannya adalah untuk mempermudah si pemberi hadiah, sudah dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang bermuatan tindak korupsi. Jadi, bisa dijerat aparat hukum.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqqodas, juga pernah menyinggung soal gratifikasi seks. Menurut Busyro, di Singapura ada sebuah kasus dimana seorang pejabatnya ditetapkan sebagai pelaku korupsi, karena menerima layanan seks. Layanan seks itu terkait erat dengan kewenangan yang dimilikinya.

Harusnya, menurut Busyro, di Indonesia, pejabat yang menerima hadiah layanan seks, yang terkait dengan kewenangannya bisa dijerat sebagai pelaku korupsi. Karena gratifikasi, tak semata pemberian harta benda, tapi juga layanan kesenangan seperti jasa layanan kencan.

Penulis: Agus Supriyatna

Comment di sini